Strategi Keamanan Nasional AS pasca 11 September 2001


Beberapa saat setelah penyerangan terhadap gedung WTC dan Pentagon terjadi, AS langsung mengeluarkan laporan rutin Dapartemen Pertahanan AS, yaitu “Quadrennial Defense Review Report/QDR” (30 September 2001) dan setahun kemudian disusul dengan “The National Security Strategy/NSS” (17 September 2002) yang merupakan strategi pemerintahan Bush dalam menghadapi perubahan ancaman keamanan AS pasca 11 September 2001.
Perubahan cara pandang terhadap konsep keamanan serta transformasi strategi pertahanan terlihat jelas baik dalam laporan QDR 2001 maupun didalam NSS 2002. Pada masa pemerintahan Bill Clinton kebijakan luar negeri AS lebih menekankan pada isu-isu ekonomi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta nilai-nilai demokrasi. Hal ini terlihat dalam “National Security Strategy” tahun 1999, dimana Clinton merumuskan empat tugas besar bangsa AS, antara lain: [1]
1.      Meningkatkan keamanan Amerika,
2.      Meningkatkan kemakmuran ekonomi Amerika,
3.      Mempromosikan demokrasi
4.      Mempromosikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
Sementara dalam NSS 2002, presiden George W. Bush sangat menekankan persoalan-persoalan keamanan. Meskipun tidak secara eksplisit, kecenderungan Bush mengedepankan pendekatan militer dalam strategi keamanannya jelas terlihat. Dalam pidatonya di Westpoint, pada 1 Juni 2002, Bush mengemukakan tiga tugas besar AS kedepan, yaitu: [2]
1.      We will defend the peace by fighting terrorists and tyrants.
2.      We will preserve the peace by building good relations among great powers.
3.      We will extend the peace by encouraging free and open societies on every continent.
Arah dan warna kebijakan AS memperlihatkan perubahan yang cukup menyolok. Peristiwa 11 September terbukti memiliki peranan yang besar dalam mengubah kepentingan dan tujuan politik luar negeri AS. Setidaknya seperti apa yang terlihat dalam QDR 2001 yang dikeluarkan  Department of Defense  pada akhir September 2001 menunjukkan perubahan orientasi yang besar dalam tujuan-tujuan kebijakan pertahanan. Ada empat kebijakan (defense policy goals) yang tercatat dalam laporan tersebut:[3]
1.      Assuring allies and Friends;
2.      Dissuading future military competition;
3.      Deterring threats and coercion against U.S. interests;
4.      If deterrence fails, decisively defeating and adversary.
Dalam laporan QDR 2001, AS kembali menegaskan bahwa tujuan kekuatan bersenjata AS adalah untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional, serta jika strategi penangkalan mengalami kegagalan harus mampu melakukan perlawanan pada ancaman-ancaman terhadap kepentingan tersebut. AS memiliki kepentingan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap dunia. Sebagai sebuah kekuatan global dalam masyarakat yang sangat terbuka, AS sangat dipengaruhi oleh tren, kejadian, dan pengaruh-pengaruh yang lain yang berasal dari luar teritorialnya.
Oleh karenanya, AS memandang bahwa pembangunan postur pertahanan harus memperhitungkan kepentingan-kepentingan nasionalnya, antara lain:[4]
1.      Ensuring U.S. security and freedom of action, yang meliputi:
a.       Kedaulatan (souvereignity) AS, integritas teritorial (territorial integrity), dan kebebasan (freedom).
b.      Melindungi warga negara AS baik yang berada di dalam dan luar negeri.
c.       Perlindungan terhadap infrastruktur strategis AS.

2.      Honoring international commitments, 
a.       Keamanan dan kesejahteraan negara aliansi dan sahabat.
b.      Menghalangi permusuhan yang mendominasi wilayah-wilayah strategis, khususnya Eropa, Asia Timurlaut, pesisir Asia Timur, dan Timur Tengah serta Asia Barat Daya.
c.       Perdamaian dan stabilitas di dunia barat (west hemisphere).

3.      Contributing to economic well-being, meliputi:
a.       Vitalitas dan produktivitas ekonomi global.
b.      Keamanan internasional atas laut, udara dan ruang angkasa, dan jalur komunikasi informasi.

Melihat penekanan isu-isu keamanan dan kentalnya nuansa militeristik dalam pendekatan strategy baru Bush, maka perkembangan baru dalam strategy keamanan nasional AS diikuti dengan transformasi dalam militer AS. Donald H. Rumsfeld, Menteri pertahanan pemerintahan Bush, mengatakan bahwa Departemen Pertahanan AS harus memfokuskan perhatian pada upaya pencapaian enam tujuan program pengembangan transformasional (development of transfomational programs). [5] Keenam tujuan yang disebut Rumsfeld sebagai “six-step strategy” tersebut meliputi:
a.       Melindungi keamanan negara dan menjaga pangkalan-pangkalan AS di luar negeri.
b.      Membangun dan mempertahankan kekuatan dalam medan-medan perang.
c.       Meniadakan tempat perlindungan bagi musuh dan memastikan bahwa tidak satu pun tempat di dunia ini yang dapat melindungi mereka dari penangkapan.
d.      Melindungi jaringan informasi dari serangan-serangan.
e.       Mempergunakan teknologi informasi untuk perhubungan antar berbagai kekuatan militer sehingga dapat bekerjasama dalam berperang, dan
f.       Mempertahankan kemudahan akses udara dan melindungi kemampuan (pertahanan) udara dari serangan musuh.
Pengalaman 9/11 dan ditambah dengan pengalaman dalam perang Afganistan yang lalu, pada akhirnya menciptakan kebutuhan akan perubahan dalam postur pertahanan AS dengan cara-cara diatas.

[1] NSS, loc.cit., hal. 50
[2] Bush Speech at Wespoint 2002, http://www.usinfo.state.gov  diakses tanggal 2 September 2011 pukul 21.00 WIB
[3] U.S. Department of Defense, Quadrennial defense Reriew: Defense Strategy 2001, hal.11
[4] Ibid., hal.2
[5] Donald H. Rusmfeld, “Tranforming the Military”, Foreign Affairs, Mei/Juni 2002, hal.26

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Politik Domestik dan Pembentukan Strategi Kontraterorisme

Politik  domestik  merupakan  variabel  yang  menentukan  dalam mempertajam pilihan strategi dan kebijakan suatu negara dalam  isu  keamanan khususnya  isu terorisme.  Faktor  domestik  ini  menjadi  faktor  yang  sangat menentukan  dan  penting  karena  kedua  aspek  ini  dapat  menjadi  hal  berpengaruh besar  dalam  pilihan strategi kontraterorisme AS di Indonesia  di  bidang  keamanan.  Karena  variabel  domestik  sendiri  saling  berebut  pengaruh  yang  dapat mengerucut  dalam  konstelasi  politik yang berdampak tidak hanya domestik namun juga internasional,  sehingga  pemerintahan  AS perlu mempertimbangkan  dengan  cermat  dan  hati-hati  agar  strategi yang  telah diputuskan  tidak merugikan  pihak-pihak  tertentu  yang  dapat menghambat dalam implementasi Global War on Terror di Indonesia maupun dinegara lain yang mengancam tujuan dalam perumusan  strategi pemberantasan terorisme itu sendiri oleh AS. Perubahan  global  yang  terjadi  sejak  berakhirnya  Perang  Dingin, me
Baca selengkapnya

Tehnik Pengambilan Sample dalam Penelitian

A.Umum Dalam hubungan populasi dan sampel Prof.Sutrisno Hadi MA, menjelaskan bahwa sampel atau contoh adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Agar lebih objektif istilah individu sebaiknya diganti istilah subjek dan atau objek. Sampel yang baik yaitu sampel yang memiliki popolasi atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walapun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi. Objek Penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut Populasi. Namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau keseluruhan dari objek tersebut tidak mungkin dilakukan. Untuk mengatasinya dipergunakan teknik sampling yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada di dalam popilasi meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagaian saja. Bagian dari populasi tersebut disebut sampel yang dianggap dapt mewakil
Baca selengkapnya

Grand Strategy Making Process

Sebagian besar teori realis hubungan internasional berasumsi bahwa Negara mengejar kepentingan nasionalnya dengan melindungi keamanan negara mereka. [1] Bagi Thomas Hobbes, keamanan adalah alasan yang fundamental bagi seseorang untuk tidak mengindahkan hak asasi mereka dan setuju untuk diatur dalam sebuah wilayah yang bernama negara. Di sisi lain, pandangan Weberian menganggap bahwa negara sebagai sebuah entitas yang memiliki monopoli legitimasi penggunaan kekuatan militernya untuk menjamin keamanan warga negaranya. [2] Ketika sebuah wilayah atau negara diserang, respon pemerintah dalam menghadapi serangan secara serius dinilai sebagai bentuk pencitraan dan dapat digunakan untuk alasan pemilihan umum. Strategi keamanan nasional adalah subyek yang luas mencakup sinergi kekuatan tempur, terkadang dipenuhi intrik, samar dan berubah pola. Dalam pengertian yang sederhana strategi adalah serangkaian rencana aksi yang diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. [3] Secara khusus, isti
Baca selengkapnya