Strategi Diplomasi Publik BNPT dalam Penanganan Terorisme
Dewasa ini, aktivitas diplomasi menunjukkan peningkatan peran yang sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Karenanya, diplomasi tradisional ( dikenal dengan istilah ‘first track diplomacy’) yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tentu saja tidak akan efektif dalam rangka menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara. Oleh karena itu, aktivitas diplomasi publik yang melibatkan peran serta publik akan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi tradisional[1]. Upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik. Di samping itu, keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah sekaligus dapat memberikan masukkan dan cara yang pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah.
Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, and influencing foreign audiences. Secara umum diplomasi publik dipahami sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme government to government relations, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada government to people atau bahkan people to people relations. Tujuannya adalah agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas. Lebih khusus lagi, Deplu AS menyatakan: public diplomacy seeks to promote the national interest and the national security of the United States through understanding, informing, and influencing foreign publics and broadening dialogue between American citizens and institutions and their counterparts abroad.
Diplomasi total dengan melibatkan diplomasi publik (multi-track diplomacy) sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kesuksesan dalam menjalankan misi politik luar negeri. Diplomasi publik melibatkan berbagai aktor dengan bidangnya masing-masing, dapat pula dilakukan oleh kaum bisnis atau profesional, warga negara biasa, akademisi, organisasi non pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan dan keuangan, dan jalur media massa. Media massa memiliki fungsi yang sangat strategis karena memainkan peran sebagai pemersatu seluruh aktor diplomasi publik melalui aktivitas komunikasi. Publik memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya yang sangat variatif. Misi diplomasi tidak akan pernah berjalan dengan efektif tanpa keterlibatan publik. Banyak pihak melihat bahwa diplomasi publik adalah propaganda, nation-branding, atau pertukaran seni dan budaya meskipun sesungguhnya diplomasi publik pada hakikatnya tidak terbatas pada hal-hal tersebut tetapi mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih luas dan lebih substantif.
Efektivitas diplomasi publik harus dilihat dari dua dimensi, yaitu bagaimana menganalisa dan memahami cara-cara yang di gunakan dalam mengkomunikasikan apa yang akan di sampaikan ke publik di dalam dan luar negeri. Strategi diplomasi publik tidak hanya menempatkan negara dalam program-program pengembangan citra yang menarik secara lokal tetapi juga global. Interaksi antara pemerintah dengan berbagai aktor di dalam negeri merupakan hal yang sangat penting dalam diplomasi publik. Selain itu dapat digunakan untuk kemungkinan berbagai aktivitas dan program yang menangkap ruang publik asing. Seiring keberhasilan diplomasi publik, akan terjadi peningkatan interaksi antara pemerintah dan berbagai aktor non negara di dalam dan luar negeri. Terdapat beberapa variable dalam mengukur efektivitas pelaksanaan diplomasi publik., yaitu:
1. Kemampuan menyesuaikan diri, yaitu kemampuan untuk mengubah prosedur standar operasi jika lingkungan berubah, hal ini dilakukan untuk mencegah kebekuan terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah dan bersifat dinamis;
2. Kemampuan memperoleh sumber daya dan memanfaatkannya, menjadi kegiatan-kegiatan yang mendukung;
3. Proses komunikasi, komunikasi menjadi hal yang penting dalam mensosialisasikan eksistensi kepada masyarakat, membangun citra positif dalam rangka memperolah dukungan, memperoleh opini publik guna membantu perumusan kebijakan, dan membangun jaringan untuk mendukung efektivitas kerja
4. Produktivitas, hasil yang dicapai ataupun diperoleh.
Lazimnya strategi diplomasi publik suatu negara dilakukan oleh Departemen Luar Negeri sebagai perwujudan politik/kebijakan luar negeri suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya (national interest). Dalam konteks Indonesia, diplomasi publik tidak hanya dilaksanakan kepada publik internasional tetapi juga kepada publik domestic. Oleh karenanya menarik untuk mendiskusikan wacana strategi diplomasi public oleh badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dipaparkan oleh presenter dalam tema “Aktor Negara dalam Pemberantasan Terorisme”. Presenter berasumsi bahwa secara garis besar BNPT telah melaksanakan diplomasi publik di tingkat domestic, meskipun tidak sepenuhnya berhasil. Praktek ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa politik internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal sebuah negara dan di sisi lain, dinamika politik dalam negeri juga banyak dipengaruhi oleh berbagai isu-isu internasional[2]. Untuk itulah diperlukan sebuah mekanisme yang bisa menyatukan persepsi domestic sebagai modal mewujudkan misi politik internasional guna kepentingan nasionalnya.
Berdasarkan teori diplomasi publik yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka reviewer beranggapan bahwa diplomasi publik (multi-track diplomacy) dibutuhkan dalam rangka menjalankan misi politik luar negeri. Oleh karenanya diplomasi yang dilakukan oleh BNPT seharusnya mendorong dan memberi pengaruh terhadap persepsi negara di mata internasional. Kalaupun goal dan aksinya bersifat domestik, maka harus diperhatikan sumber daya dan pengaruh yang dimiliki badan tersebut dalam mengangkat isu sehingga dapat mengubah sudut pandang masyarakat mengenai isu tersebut.
Jika menurut presenter BNPT telah melaksanakan diplomasi public dalam bentuk sosialisasi dan lokakarya kepada masyarakat di dalam negara, maka menurut reviewer BNPT dinilai belum efektif melaksanakan diplomasi publik dihadapkan dengan domestik. Bahkan menurut reviewer BNPT tidak mempunyai cukup sumber daya dan power dalam melakukan diplomasi public terkait terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional, yaitu[3]:
a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Menilik struktur organisasi dan tugas fungsi yang dimiiki oleh BNPT, dapat ditarik asumsi BNPT tidak mempunyai pengaruh yang cukup untuk menggerakkan persepsi nasional mengenai terorisme. BNPT merupakan lembaga koordinasi bersifat lintas sektor yang “menggodok” kebijakan dan tidak mempunyai pasukan, hanya mengandalkan satuan tugas yang bersifat ad-hoc. Keberhasilan BNPT dalam melaksanakan diplomasi public “hanya” pada saat mempromosikan citra dan keberhasilan Indonesia dalam penanggulangan terorisme yang telah dilakukan sejak lama oleh Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (cikal bakal BNPT, dibentuk sesuai Inpres No. 4 tahun 2002 tentang Perintah kepada Kemenko Polhukam untuk menyusun kebijakan dan mengoordinasikan langkah operasional pemberantasan terorisme). Indonesia di mata dunia berhasil dalam usaha pemberantasan terorisme, dengan indikator jumlah pelaku yang teridentifikasi, tertangkap, diproses di pengadilan hingga ditahan. Melalui paparan dalam seminar, lokakarya dan undangan yang diselenggarakan oleh negara lain, BNPT telah berhasil melakukan inisiasi pembentukan kesepakatan kerjasama dan donor asing bagi keberlangsungan penanggulangan terorisme di Indonesia. Negara-negara seperti Australia, Amerika, Jepang, Selandia Baru, negara-negara Uni Eropa, dan lain-lain mengikat komitmen dengan Indonesia terkait penanganan terorisme. Bukti nyata keberhasilan diplomasi publik tersebut adalah terbentuknya Jakarta Center of Law Eenforcement Coordinator (JCLEC) dan bantuan lainnya seperti pendidkan dan latihan bersama.
Di dalam negeri, BNPT belum menunjukkan kebijakan diplomasi dalam menciptakan awareness masyarakat terhadap terorisme dan upaya penanggulangannya. Hal ini karena BNPT belum menggali strategi dan sarana yang dapat digunakan. BNPT selama ini “hanya” terfokus pada pesoalan deradikalisasi yang mengikutsertakan muslim moderat tanpa menyentuh ke lembaga-lembaga keagamaan yang lebih keras. Hal ini dimaklumi karena BNPT sebagai lembaga yang baru dibentuk belum memiliki “posisi tawar” yang menguntungkan di sisi masyarakat dan aktor keamanan negara. Oleh karenanya diplomasi public yang dilakukan selama ini, menurut reviewer lebih terfokus pada pengenalan organisasi tersebut di lingkungan masyarakat dan nstansi pemerintah untuk menciptakan sinergi dan kesatuan persepsi serta jaringan yang diperlukan bagi upaya penanggulangan terorisme. Diplomasi public domestik yang dipahami oleh reviewer seharusnya dilakukan oleh BNPT tidak hanya mengenai deradikalisasi, namun juga menyangkut kontra-radikalisasi dan kontra-propaganda dengan bantuan pers. Permasalahannya tidak ada kewenangan yang mengatur partisipasi pers dalam mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini akibat reformasi yang melahirkan kebebasan pers yang luas. Bad news is always good news. BNPT perlu meninjau kembali strategi komprehensif penanganan terorisme guna mengurangi celah-celah kosong yang dapat dimanfaatkan teroris untuk mengkonsolidasi kekuatan mereka termasuk di dalamnya konsolidasi ulang terhadap strategi komunikasi publik yang menciptakan awareness masyarakat akan bahaya terorisme.
[3] PP No.46 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan nasional Penanggulagnan Terorisme.
*dan beberapa sumber lainnya yang menginspirasi tulisan ini
*dan beberapa sumber lainnya yang menginspirasi tulisan ini
Komentar
Posting Komentar