Politik Domestik dan Pembentukan Strategi Kontraterorisme

Politik  domestik  merupakan  variabel  yang  menentukan  dalam mempertajam pilihan strategi dan kebijakan suatu negara dalam  isu  keamanan khususnya  isu terorisme.  Faktor  domestik  ini  menjadi  faktor  yang  sangat menentukan  dan  penting  karena  kedua  aspek  ini  dapat  menjadi  hal  berpengaruh besar  dalam  pilihan strategi kontraterorisme AS di Indonesia  di  bidang  keamanan.  Karena  variabel  domestik  sendiri  saling  berebut  pengaruh  yang  dapat mengerucut  dalam  konstelasi  politik yang berdampak tidak hanya domestik namun juga internasional,  sehingga  pemerintahan  AS perlu mempertimbangkan  dengan  cermat  dan  hati-hati  agar  strategi yang  telah diputuskan  tidak merugikan  pihak-pihak  tertentu  yang  dapat menghambat dalam implementasi Global War on Terror di Indonesia maupun dinegara lain yang mengancam tujuan dalam perumusan  strategi pemberantasan terorisme itu sendiri oleh AS.

Perubahan  global  yang  terjadi  sejak  berakhirnya  Perang  Dingin, mempengaruhi  sistem  domestik  Indonesia:  demokratisasi  politik,  meningkatnya peran  masyarakat  sipil  dalam  mempengaruhi  keputusan  politik,  liberalisasi ekonomi,  demiliterisasi  peran  politik  TNI,  masuknya  isu  HAM  dan  lingkungan hidup  dalam  wilayah  politik  publik,  dan  lain  sebagainya. Masyarakat Indonesia kini menjadi melek isu publik yang sedang hangat terjadi. Hal ini menjadi tantangan bagi negara-negara yang melakukan kerjasama baik bilateral, multilateral maupun regional untuk mengimplementasikan strategi kebijakannya di negara ini. Terlebih persoalan terorisme adalah bagian dari fokus perhatian masyarakat. Masyarakat seakan terancam keamanan dan keselamatannya, namun juga sangat berhati-hati atas setiap strategi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganannya. Era Reformasi melahirkan semangat kebebasan berpendapat dan melunturkan otoritarianisme. Oleh karenanya masyarakat juga berharap penanganan terorisme dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sejalan dengan demokratisasi dan penghormatan atas hak asasi manusia.

Sejalan  dengan  proses  demokratisasi,  terjadi  pula demokratisasi pada sektor politik luar negeri Indonesia,. Dengan meningkatnya peran legislatif dan masyarakat dalam penentuan kebijakan dan kebebasan pers untuk mengakses kebijakan yang berkaitan dengan negara laian, membawa perubahan mendasar dalam hal relasi antara isu kerjasama antar negara dan publik Indonesia. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat adanya perubahan;  strategi kerjasama antara Indonesia dengan negara lain yang  sebelumnya  merupakan  wilayah  elit politik,  kini  menjadi  isu  publik. Publik kini mempunyai bobot yang menentukan sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan. Isu terorisme dan keamanan juga telah menjadi perhatian publik. Publik kian menaruh perhatian  pada langkah apapun yang diambil pemerintah, termasuk bentuk kerjasama yang dilakukan. Amerika Serikat kemungkinan melihat peran signifikan dari publik serta kondisi politik domestik secara keseluruhan untuk menentukan strategi kerjasama kontra terorisme di Indonesia. Upaya untuk meminimalisir ancaman dan aksi terorisme Indonesia juga memerlukan peran serta masyarakatnya sebagai agen sosial di lapangan, sehingga perlu melakukan pendekatan yang tidak menimbulkan penolakan dan tepat sasaran.

Pada kasus Indonesia, kelengkapan informasi mengenai potensi ancaman dan lawan yang dihadapi sangat menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh AS. Hal ini untuk mengurangi kesalahan serius serta mengidentikansi alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk meminimalkan resiko. Indonesia merupakan perkecualian yang langka sebagai negara berpopulasi mayoritas Muslim yang berpandangan positif terhadap Amerika Serikat. Fakta bahwa Presiden Obama tinggal di Indonesia di masa kecilnya, dan bahwa negara ini telah melalui kemajuan dari sisi demokrasi secara signifikan serta Indonesia juga telah merasakan tindak terorisme, membuat pandangan masyarakat Indonesia terhadap AS lebih positif. Kerjasama bilateral antar pemerintah antara Indonesia dan Amerika Serikat meningkat secara signifikan mulai tahun 2005. Kerjasama bilateral dalam masalah mengenai counter terorisme meningkat pada saat yang bersamaan dengan meningkatnya penghargaan AS terhadap pentingnya strategi Indonesia dan naiknya demokrasi. Ada peningkatan dalam persepsi Indonesia mengenai Amerika Serikat.

Pembentukan aliansi dan kerjasama antar negara sangat vital dalam menekan aksi teror, karena negara-negara asal lebih mengenal dan memahami kultur, budaya serta medan di negara mereka, dalam upayanya mengajak suatu negara ikut bergabung dalam aliansi atau mau diajak bekerja sama, disinilah peran vital diplomasi semakin terlihat peranannya. Tetapi selain mengandalkan diplomasi dengan negara asal (host country), upaya offensif juga terkadang harus dilakukan demi melemahkan organisasi teroris dengan menyerang infrastruktur mereka melalui operasi maupun serangan militer konvensional demi mementahkan akses kelompok teror terhadap pasokan baik materiil maupun non-materiil.

AS menerapkan strategi yang signifikan bagi perluasan dan pendalaman bilateral hubungan dengan Indonesia yang bisa memiliki implikasi yang lebih luas bagi keterlibatan Amerika Serikat dengan ASEAN dan dengan negara-negara Muslim. Perdebatan mengenai kebijakan AS terhadap Indonesia yang berbingkai hak asasi manusia dan kepentingan keamanan diredam dengan kebijakan strategi soft approach oleh AS yang mencakup pertimbangan kemungkinan pendekatan kebijakan luar negeri yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia namun tetap berusaha untuk memperkuat hubungan bilateral untuk membantu dalam perjuangan melawan ekstremis Islam garis keras dan untuk memajukan kepentingan-kepentingan geopolitik AS. Pilihan strategi ini juga didasarkan pada analisa peta politik domestik yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih trauma dengan penyimpangan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan militer pada masa Orde Baru. Banyak yang merasa bahwa masih ada kekurangan mengenai akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu oleh militer Indonesia, khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh milisi pro-pemersatu dalam Timor Timur pada tahun 1999, dan pelecehan di Papua dan Papua Barat. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi AS untuk lebih percaya kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lainnya di Indonesia yang dapat meminimalkan resiko resistensi masyarakat. Memperkuat kerjasama militer akan menimbulkan kecurigaan dan ketakutan masyarakat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia akan kembali memilih strategi ”tangan besi” yang sarat dengan pelanggaran tersebut. Oleh karenanya pemerintah AS melihat potensi kerjasama lain dengan kepolisian sebagai mitra kontraterorisme AS. Kepolisian dimata masyarakat masih diberikan kepercayaan dan jauh dari potensi pelanggaran seperti yang dituduhkan kepada pihak militer pada Orde Baru.

AS mengembangkan perluasan hubungan bilateral dengan Indonesia secara signifikan untuk  kepentingan yang saling menguntungkan termasuk dialog yang konstruktif antara Amerika Serikat dan dunia Muslim. Indonesia berstatus sebagai negara moderat, bangsa yang demokratis, menjadi minat khusus bagi Pemerintahan Obama untuk merangkul dunia Islam. Kredibilitas AS dalam dunia Muslim telah terluka oleh persepsi bahwa AS berperang melawan Islam. Oleh karena itu, dengan merangkul Indonesia, Amerika Serikat dapat mulai menjalankan misinya untuk memperbaiki kesalahpahaman dan mengembangkan hubungan yang lebih konstruktif tidak hanya dengan Indonesia tetapi juga dengan negara-negara Islam moderat lainnya. Memperluas pendidikan bilateral pertukaran, penelitian hibah, dan pelatihan Bahasa Indonesia bisa mendidik generasi sekarang dan masa depan para elite, sementara memberi mereka pemahaman yang disempurnakan dengan nilai-nilai Amerika Serikat. Seperti pertukaran pendidikan juga dapat memberikan Amerika kesempatan untuk lebih memahami Indonesia dan peran yang bermain di wilayahnya dan di dunia Islam.

AS fokus pada peran penting di Indonesia dalam perjuangan melawan Islam radikal di Asia Tenggara. Indonesia mungkin akan tetap menjadi
mitra yang sangat diperlukan dalam perjuangan melawan kekerasan Islamis di Asia Tenggara pada tahun-tahun yang akan datang. Pilihan strategi soft approach sebagai bagian dari kebijakan Amerika Serikat dalam mempertahankan hubungan kerja yang baik dengan Indonesia. Pendekatan semacam itu juga dapat membangun momentum dalam mengembangkan hubungan bilateral antar militer dan mengembangkan peningkatan pertukaran, pelatihan, dan hubungan antar militer dalam rangka membangun kekuatan penuh TNI sambil terus bekerja sama dengan polisi Indonesia.

Pendekatan yang berusaha untuk memadukan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika dengan mengembangkan kemitraan yang komprehensif untuk mempromosikan demokrasi, pemerintahan yang baik, sipil masyarakat, dan aturan hukum serta hak asasi manusia dan kepentingan keamanan menjadi pilihan strategi sebagai bagian dari program kontra terorisme AS di Indonesia. Diharapkan pendekatan ini juga berdampak positif dan mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia secara tidak langsung terhadap hak asasi manusia di Indonesia serta memperkuat hubungan antara kedua negara.

Status Indonesia sebagai sebuah negara muslim moderat yang diakui mengalami kemajuan demokrasi tidak menyisakan ruang alasan bagi penggunaan kekuatan militer AS. Meskipun mayoritas penduduknya muslim, namun tidak menjadikan masyarakat menerapkan secara kaku prinsip-prinsip Islam di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan toleransi dengan penduduk yang beragama lain sangat tinggi. Dengan mendekati Indonesiayang terkenal sebagai negara muslim yang demokratis, Amerika Serikat dapat memperbaiki sentiment yang ditujukan pada negara tersebut sebagai negara anti muslim oleh kebanyakan kelompok-kelompok pro Islam di dunia. Sebaliknya, jika Indonesia berada dalam sikap berseberangan, akan mempersulit posisi Amerika Serikat. Begitu pula dengan peran strategis Indonesia di Asia Tenggara yang cukup besar. Kestabilan politik dan keamanan di Indonesia akan mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara sehingga juga berpengaruh pada kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut. AS meminimalkan peran militer di Indonesia untuk mengurangi gesekan dan penolakan yang mungkin terjadi yang dapat mengganggu epentingan AS di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara