Kehadiran militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara

Pemikiran yang kemudian mendorong AS menitikberatkan pengembangan militernya pasca 11 September adalah bahwa dilihat dari perpektif militer, serangan yang terjadi dengan mudah tanpa resistensi yang berarti dari pihak yang berwenang di AS pada saat itu telah memperlihatkan kelemahan intelejen dan sistem pertahanan AS.

Secara tidak langsung, sejak PBB belum menetapkan JI sebagai jaringan Al-Qaeda, AS telah lebih dahulu menetapkan kawasan Asia Pasifik sebgai prioritasnya untuk melawan terorisme internasional dengan program yang disebut “United States Pacific Command (USPACOM)”. [1] Terlepas dari kebenarannya yang masih menjadi kontroversi, ditemukannya dokumen-dokumen mengenai adanya rencana operasi serangan teroris secara serentak terhadap sejumlah fasilitas diplomatik dan militer AS di Singapura, Filipina, Malaysia dan Indonesia telah meningkatkan kehadiran militer AS di kawasan Asia Tenggara. Usaha keras AS untuk dapat menghadirkan militernya, memberikan bantuan-bantuan militer, bahkan tekanan agar negara-negara Asia Tenggara dapat secara aktif bekerjasama dengan AS, memperlihatkan kecenderungan bahwa kawasan ini merupakan front kedua perang terhadap terorisme setelah Afghanistan.

Dibawah kebijakan “global war on terrorism”, pemerintahan presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush mulai mendorong kepala pemerintahan negara-negara Asia Tenggara untuk bekerjasama dengan AS. Pasca serangan militer AS pada 7 Oktober 2001 dengan menyerang Al-Qaeda dan rezim Taliban di Afghanistan, spekulasi pun cepat menggunung, bahwa operasi-operasi selanjutnya akan segera dilakukan di tempat lain. Hal ini muncul tidak lama setelah Asia Tenggara disebut-sebut sebagai “Second Front in the war on terrorism”. [2]

Ada beberapa alasan yang tidak mungkin dilepaskan mengapa Asia Tenggara menjadi fokus AS dalam memberantas terorisme, antara lain: [3]

1. Terdapat koneksitas antara Asia Tenggara dengan serangan 11 September. Beberapa pembajak, termasuk petinggi-petingginya yaitu Mohhammad Atta dan Zacarias Moussaoui yang sejauh ini diklaim AS memiliki keterlibatan  dengan serangan 11 september, dimana mereka diketahui telah mengadakan pertemuan di kuala Lumpur untuk membicarakan rencana-rencana mereka.
2. Sebelum serangan 11 September terjadi, AS telah memperingatkan mengenai operasi kelompok-kelompok militan Islam radikal di kawasan Asia Tenggara, termasuk beberapa diantaranya berhubungan langsung dengan jaringan Al-Qaedah. Antara lain Al-Ma’unah (Malaysia), Laskar Jihad  (Indonesia), beberapa cabang Moro (Filipina).
3. Dengan jumlah penduduk yang besar, batas-batas wilayah yang rawan serta lemahnya institusi negara, membuat AS telah lama mengindentifikasi kawasan ini potensial menjadi surganya teroris.

Dengan ketiga faktor tersebut, dan diperkuat dengan peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002, memperkuat kesan bahwa Asia Tenggara akan menjadi kawasan penting dalam perjuangan melawan para militan Islamis. [4]

Rizal Sukma mengemukan beberapa faktor mengapa diskursus mengenai kemungkinan Asia Tenggara menjadi “the second front” dari perang melawan terorisme muncul kepermukaan: [5]

1. Adanya fakta bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan dengan jumlah penduduk muslim yang sangat signifikan. Bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Fakta ini kemudian dikaitkan dengan adanya pandangan bahwa kebanyakan dari teroris dan kelompok-kelompok militan identik dengan ideologi islam radikal. Sehingga ketika kemunduran kondisi ekonomi dan  sosial yang dialami Asia Tenggara pasca krisis ekonomi serta kerusuhan politik yang terjadi di indonesia, menciptakan lingkungan yang sangat ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan aktivitas teroris, kelompok radikal, serta kelompok-kelompok separatisme.
2. Eksistensi pergerakan kelompok separatis di Asia Tenggara ini mendorong kemungkinan hadirnya terorisme dan jaringan teroris di sekitar daerah pusat gerakan tersebut terjadi.
3. Meningkatnya peran serta pengaruh kelompok-kelompok islam militan di Indonesia {Laskar Jihad, Fron Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)}, Malaysia {Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM)}, dan Singapura {Jemaah Islamiah (JI)}.
4. Ditangkapnya orang-orang dari kelompok-kelompok tersebut yang disinyalir memiliki keterlibatan dengan aktivitas terorisme, semakin meyakinkan bahwa adanya jaringan terorisme di Asia Tenggara.
5. Ancaman-ancaman teroris di kawasan Asia Tenggara yang terus meningkat acapkali memperlihatkan sentimen anti-amerika dikalangan komunitas muslim setelah peristiwa 11 September dan serangan militer AS ke Afghanistan.

 Reaksi negara-negara Asia Tenggara terhadap kebijakan “global war on terror” sangat variatif. Sementara Filipina dan Singapura begitu antusias bekerjasama dan memberikan fasilitas bagi  kehadiran militer AS dikawasannya, beberapa negara lain justru masih ragu-ragu untuk bekerjasama seperti halnya yang diperlihatkan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun Indonesia bersimpati atas tragedi 11 September 2001, tidak menjadikan Indonesia secara terbuka mendukung perang terorisme AS, namun tekanan yang dilakukan AS terhadap Asia Tenggara untuk bekerjasama dengan AS memberantas terorisme di kawasan ini terus meningkat. AS terus meyakinkan bahwa kehadiran militer mereka di Asia Tenggara menjadi signifikan untuk membantu menciptakan dan menjaga keamanan di kawasan  ini. Pentingnya kawasan ini bagi AS, mulai diperbincangkan kembali selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terindikasi dari laporan penelitian yang dikeluarkan pada Mei 2001 oleh akademisi bekerjasama dan secara resmi dibawah pengawasan Dewan Hubungan Luar Negeri (Council on Foreign Relations). Laporan ini memberikan memorandum untuk Bush, antara lain disebutkan: “saat ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintahan Anda untuk memfokuskan perhatian pada kawasan ini yang selama ini acapkali menghilang dari layar radar kita, yang ujung-ujungnya selalu menjadi bahaya terhadap kepentingan kita”. [6]

Secara umum Asia Tenggara mendukung usaha AS dalam rangka perang memberantas terorisme. Hanya saja bentuk dukungan yang diberikan terlihat sangat variatif. Jika Filipina dengan konkrit menerima pasukan AS ke wilayahnya meskipun dengan dalih “joint exercise”, Singapura juga memberikan fasilitas yang luar biasa bagi kapal perang AS di pelabuhannya, sebaliknya beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia masih ragu-ragu untuk bersikap demikian. 

Perluasan kehadiran militer AS di daratan Asia Tenggara pasca 11 September dimulai dengan pengerahan pasukan AS ke Filipina dalam program Baliktan 02-1. Akhir January 2002, AS mulai menyebarkan tentaranya ke Filipina dengan jumlah kurang lebih 660 personel yang terdiri atas 160 orang pasukan khusus (dimana 85 orang diantaranya dipersiapkan untuk melatih tentara Filipina dengan level sersan), ditambah dengan 500 personel untuk support dan teknisi.[7] Program “Balikatan 02-1” ini menindaklanjuti kesepakatan Filipina-AS untuk mengadakan “training exercise” selama kurang lebih 6 bulan di pulau Basilan, tempat dimana kelompok pemberontak Abu Sayyaf beroperasi. 

Meskipun Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo bersikeras bahwa kedatangan pasukan AS dalam rangka memberikan  training  serta latihan militer dan bukan untuk membantu mengalahkan kelompok pemberontak, dalam perkembangannya jelas terlihat bagaimana AS memainkan peran operasional yang lebih penting dalam mencari, merusak misi, serta “memerangi” Abu Sayyaf. [8]

Dari sisi fasilitas pelabuhan, secara formal AS tidak lagi memiliki pangkalan laut permanen di Asia Tenggara setelah Subic Bay ditutup. Demikian penting nilainya, sehingga saat masalah pangkalan ini mulai timbul, AS segera melakukan analisis untuk kemungkinan “penggantinya”.[9] Kawasan yang disebut dalam daftar ini antara lain: Cockburn Sound, Jakarta, Guam, Kaohsiung, Sattahip dan Singapura.[10] Fasilitas militer untuk kekuatan laut AS saat ini lebih banyak diperoleh dari Singapura, namun seiring dengan perkembangan setelah September 2001 beberapa negara seperti  Filipina, Indonesia, dan Vietnam juga ikut memberi fasilitas militer yang bervariasi untuk AS.  Pada tanggal 31 Agustus 2002 kantor berita Antara memberita bahwa walikota Bitung, Milton Tansil  dan konsultan AS: Vincent A. Lacelly, menandatangani kesepatakatan untuk membangun pelabuhan (dockyard) bagi kapal-kapal perang AS di Bitung, Sulawesi Utara. Proyek tersebut menelan biaya Rp 3 trilyun dan beroperasi pada tahun 2005. [11]

Sedangkan Singapura dukungan logistik yang cukup besar bagi militer AS dengan menyediakan akses pangkalan bagi pesawat dan kapal-kapal laut AS.35 Sejak Maret 2001, pemerintah Singapura telah memberikan fasilitas tempat bagi kapal perang AS  di pangkalan Angkatan Laut Changi  - Singapura, yang mulai dibangun seluas 86 hektar diatas selat Malaka yang merupakan jalur laut tersibuk di dunia. [12]

Dukungan lain datang dari Thailand dan Vietnam. Berdasarkan laporan dari para diplomat AS, pemerintah Thailand pada prinsipnya telah setuju untuk mempersilahkan AS untuk menyimpan persediaan logistiknya di pangkalan laut Thailand.[13] Demikian pula halnya Vietnam. Kerjasama lebih konkrit sudah mulai dilakukan Vietnam dan AS. Pada 19 November 2003, Kapal perang AS tiba di pelabuhan Sai Gon, kota Ho Chi Min- Vietnam. [14]

Pemerintah Filipina mengizinkan AS untuk mempergunakan wilayah udara Filipina termasuk penggunaan lapangan udara untuk keperluan transit dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.[15]  Sementara itu, Indonesia temasuk negara yang masih kurang kooperatif dalam memenuhi keinginan-keinginan AS berkenaan dengan perang melawan terorisme. Sehingga dukungan yang ditunjukan Indonesia selama ini terbilang sedikit. Dalam kunjungan President Indonesia Megawati ke Washington D.C. pada 19 September 2002, Ia menyampaikan rasa simpatinya atas peristiwa 11 September yang menimpa AS kepada Presiden Bush, dan mendukung tindakan AS untuk memberantas jaringan terorisme. Selanjutnya Indonesia juga menawarkan kerjasama, termasuk memberikan hak terbang bagi pesawat AS di wilayah udara Indonesia dalam rangka mendukung perang melawan terorisme.[16]

Malaysia dan Brunei Darussalam juga tidak terlalu aktif dalam memberikan fasilitas militer bagi AS. Padahal AS sempat meminta Malaysia untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat “Regional Training Centre to Counter Terrorism” dia Asia Tenggara, yang menjadi program yang sedang direncanakan AS.42 Sementara itu, sejak 11 September Thailand berkoordinasi secara penuh dengan AS dalam memberantas terorisme dengan memberi akses-akses untuk fasilitas militer, memberikan izin menggunakan ruang udara Thailand,  membuat pernyataan-pernyataan resmi/formal yang mendukung, bekerjasama dalam pertukaran informasi, serta untuk keperluan invesitigasi terorisme innternasional, Thailand mengizinkan lapangan udaranya untuk transit pesawat AS.[17]

---

[1] States Department trancript of press briefing, “U.S. – Pacific Chief says Combating Terrorism in Asia-Pacific”, Washington D.C, 5 March 2001, di http://www.usinfo.state.com diakses 22 Januari 2012 pukul 20.05 WIB

[2] Mathew. “US may turn attention to far east terror groups”, The Guardian, 11 Oktober 2001

[3] David Capie & Amitav Acharya, “A Fine Balance: US Relations with Southeast Asia since 9/11, December 2002, hal. 5-6 http://www.ceri-sciences-po.org Diakses tanggal 10 Maret 2012 pukul 18.35 WIB

[4] Ibid, hal. 6

[5] Rizal Sukma, “The Second Front Discourse: Southeast Asia & The Problem of Terrorism”, dalam Asia Pacific Security: Uncertainty in a Changing World Order” (Kuala Lumpur, 2002), hal. 78-80

[6] The United States and Southeast Asia: A Policy Agenda for the New Administration, Mei 2001, hal.1

[7] The National Bureau of Asian Research: Washington D.C., 2002, hal. 32

[8] John Roberts, US “Training exercise” in the Philippines sets stage for Broader military operations, 15 Maret 2002,  http://www.wsws.org/articles/2002/mar2002/phil-m15.shtml diakses 2 April 2012 pukul 20.55 WIB

[9] Joewono, Dlara, dkk. Jenderal Pemikir dan Diplomat: 75 tahun Hasnan Habib, 2003: 77 Centre for Strategic and International Studies, 2003, hal 77

[10] Ibid, Hal 77

[11] US to Build Naval Dock in Indonesia, http://www.english.peopledaily.com.cn/200209/01/eng20020901  102419.ahtml diakses 2 April 2012 pukul 20.35 WIB

[12] Michael Richardson, Singapore Wellcomes US Aircraft Carrier, Maret 2001, http://www.singapore-windows.org/sw01/010322ih.htm  diakses 31 Maret 2012 pukul 19.20 WIB

[13] Alan Boyd, US Recognizes It‟s Military, http://www.atimes.com/atimes/southeastasia/EK21Ae01.html diakses pada 18 Febuari 2012 pukul 13.00 WIB

[14] U.S. Navy Ship Arrives at Sai Gon Port, di http://www.vietnamembassy-usa.org/news/newsitem diakses 3 April 2012 pukul 18.35 WIB

[15] Angel Rabasa, Southeast Asia After 9/11: Regional Trends and U.S. Interests, Testimoni kepada  Subcommittee on East Asia  dan The Pacific House of Representatives Coomittee on International Relations pada 12 Desember 2001, (Washington D.C: RAND Publication, 2001), hal.8

[16] Ibid, David Capie, hal.11

[17] Dennis Blair, 5 Maret 2002