Membangun Sistem Evaluasi yang Optimal

Saat ini semakin banyak lembaga sektor publik yang berupaya memperbaiki kinerja mereka dengan menciptakan sistem untuk mengukur dan membantu dalam memahami kinerja masing-masing. Sistem Evaluasi ini digunakan untuk mengukur  kuantitas, kualitas  dan penargetan keluaran (outputs)—yang disediakan K/L yang bersangkutan serta guna mengukur hasil dan dampak dari keluaran tersebut. Sistem ini juga merupakan sarana untuk membantu Kemenko Polhukam memahami sebab-sebab bagi kinerja yang baik dan kinerja yang buruk.
Harapan yang terus meningkat dari masyarakat menjadi sumber dorongan bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang lebih banyak dengan standar  kualitas yang lebih tinggi. Tekanan-tekanan tersebut juga cukup menjadi alasan yang mendorong K/L untuk mencari cara beroperasi yang lebih efektif dari segi biaya sehingga pemerintah dapat berbuat lebih banyak dengan pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Reformasi masih sangat dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat, yang mencakup segala aspek dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri ini. Munculnya tuntutan reformasi ini didasari kenyataan akan kondisi sistem pemerintahan yang sedemikian parahnya karena tidak transparan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber dana dan daya nasional yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, serta makin maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga makin terpuruk dan terjebak dalam berbagai masalah nasional.
Di bidang pendayagunaan aparatur, masih dijumpai beberapa permasalahan yang dapat mengganggu kinerja birokrasi, seperti: 1) kelembagaan pemerintah yang belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional sehingga struktur organisasi kurang proporsional; 2) sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi dan remunerasi yang adil sesuai tanggung jawab dan beban kerja; 3) sistem dan prosedur kerja tang belum efisien, efektif dan berperilaku hemat; 4) praktik KKN yang belum sepenuhnya teratasi; 5)pelayanan public belum sesuai dengan harapan masyarakat, dan; 6) terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehinga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas kerja.
Biro Perencanaan dan Organisasi merupakan unit organisasi yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan SDM  guna menjamin pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan profesionalisme, netralitas dan akuntabilitas aparatur. Kebijakan yang ditetapkan dalam bidang akuntabilitas adalah sebagai berikut:
1)    Mendorong terselenggaranya sistem AKIP melalui upaya peningkatan dasar hukum SAKIP dan sosialisasi kepada setiap jajaran instansi pemerintah serta para pengguna laporan akuntabilitas;
2)    Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem AKIP melelaui evaluasi yang terarah dan konsisten serta memadukan sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran;

Pelaksanaan evaluasi atas kegiatan atau program suatu instansi/unit kerja merupakan tugas para pejabat public yang diberi wewenang untuk melaksanakan evaluasi. Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian. Terkadang fungsi monitoring dan evaluasi sulit untuk dipisahkan. Pembangunan sistem dalam organisasi bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan. Pembagian tugas, fungsi serta peran yang sangat penting guna memberikan unpan balik kepada pimpinan setiap instansi/unit kerja untuk perbaikan secara terus menerus. Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi kinerja sektor publik.

II
MATERI


PENGERTIAN EVALUASI DAN SISTEM EVALUASI
Evaluasi adalah proses penilaian.[1] Dalam organisasi, Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.[2]  Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.
Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari Evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai.
Beberapa pengertian Evaluasi dari para ahli lain dapat dirangkum sebagai berikut:
1)    MEHRENS & LELMAN, 1978
Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif - alternatif keputusan
2)    GRONLUND, 1975
Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan - tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa
3)    WRIGHTSTONE dkk, 1956
Evaluasi ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan - tujuan atau nilai yang telah ditetapkan
4)    I KETUT GEDE YUDANTARA
Evaluasi merupakan kelanjutan dari suatu rencana kerja yang peranannya sangat dibutuhkan karena Evaluasi merupakan latihan yang memperkaya logika dan analisa
5)    SUDIJONO, 1996
Evaluasi pada dasarnya merupakan penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran
6)    ENDANG SRI ASTUTI & RESMININGSIH
Evaluasi merupakan pemikiran kritis terhadap keberhasilan dan kekurangan dalam sebuah program pengembangan diri yang telah dilakukan seseorang
7)    DONNA L. WONG
Evaluasi adalah langkah terakhir dalam proses pembuatan keputusan


[1] Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerryl L. Komunikasi Bisnis dan Profesional. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1996. Hal 414
[2] Duncan, Tom. 2005. Principles of Advertising & IMC. Second Edition. Mc.Graw-Hill. Bab 22

1TUJUAN EVALUASI
a.    Mendorong peningkatan kinerja dan perbaikan yang berkesinambungan
b.    Mendorong terciptanya pengelolaan kegiatan yang berorientasi hasil
c.    Fokus pada bidang-bidang pembangunan yang strategis
d. Mendasari implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

MANAJEMEN KINERJA
Ketika akan mendefinisikan “Manajemen Kinerja” maka tidak terlepas dari pengertian manajemen dan kinerja. Kinerja itu sendiri adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.  Kinerja organisasi adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan manajemen adalah proses mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sumber-sumber produktif untuk emncapai tujuan organisasi. Dari kedua istilah tersebut, Simanjuntak (2005) mendefinisikan Manajemen Kinerja sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di organisasi tersebut. Dengan demikian pencapaian sasaran atau kinerja perusahaan adalah agregasi atau penjumlahan kinerja seluruh unit dibawahnya.
Tujuan umum manajemen kinerja adalah untuk menciptakan budaya dimana para individu dan kelompok memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan yang berkesinambungan dari proses kerja dan kontribusi serta kemampuan mereka sendiri.
Sklus manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pembinaan dan evaluasi kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu system. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Berbagai macam kerangka system manajemen kinerja telah dikenalkan oleh para ahli secara luas pada dekade terakhir, seperti:
a.    SMART (Cross& Lynch, 1989)
b.    Performance Measurement Questionaire (Dixon, dkk, 1990)
c.    Performance for Wolrd Class Manufacturing (Maskell, 1991)
d.    Quantum Performance Measurement Model (Hronec, 1993)
e.    The Balanced Scorecard (Kaplan& Norton, 1992)
f.     Prism (Neely&Adams, 1999)
g.    Malcolm Baldrige National Quality Award (Department of Commerce, 1987)
h.    ISO Series
Kelebihan system manajemen kinerja adalah dapat menjadi penghubung yang amat kuat, memastikan bahwa proses tersebut dihubungkan bersama secara tepat sebagai  bagian fundamental dari pendekatan manajemen SDM yang seharusnya dilaksanakan oleh tiap-tiap manajer di dalam organisasi yang bersangkutan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Politik Domestik dan Pembentukan Strategi Kontraterorisme

Politik  domestik  merupakan  variabel  yang  menentukan  dalam mempertajam pilihan strategi dan kebijakan suatu negara dalam  isu  keamanan khususnya  isu terorisme.  Faktor  domestik  ini  menjadi  faktor  yang  sangat menentukan  dan  penting  karena  kedua  aspek  ini  dapat  menjadi  hal  berpengaruh besar  dalam  pilihan strategi kontraterorisme AS di Indonesia  di  bidang  keamanan.  Karena  variabel  domestik  sendiri  saling  berebut  pengaruh  yang  dapat mengerucut  dalam  konstelasi  politik yang berdampak tidak hanya domestik namun juga internasional,  sehingga  pemerintahan  AS perlu mempertimbangkan  dengan  cermat  dan  hati-hati  agar  strategi yang  telah diputuskan  tidak merugikan  pihak-pihak...
Baca selengkapnya

Tehnik Pengambilan Sample dalam Penelitian

A.Umum Dalam hubungan populasi dan sampel Prof.Sutrisno Hadi MA, menjelaskan bahwa sampel atau contoh adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Agar lebih objektif istilah individu sebaiknya diganti istilah subjek dan atau objek. Sampel yang baik yaitu sampel yang memiliki popolasi atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walapun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi. Objek Penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut Populasi. Namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau keseluruhan dari objek tersebut tidak mungkin dilakukan. Untuk mengatasinya dipergunakan teknik sampling yaitu prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang berada di dalam popilasi meskipun data itu tidak diambil secara keseluruhan melainkan hanya sebagaian saja. Bagian dari populasi tersebut disebut sampel yang dianggap dapt mewakil...
Baca selengkapnya

Grand Strategy Making Process

Sebagian besar teori realis hubungan internasional berasumsi bahwa Negara mengejar kepentingan nasionalnya dengan melindungi keamanan negara mereka. [1] Bagi Thomas Hobbes, keamanan adalah alasan yang fundamental bagi seseorang untuk tidak mengindahkan hak asasi mereka dan setuju untuk diatur dalam sebuah wilayah yang bernama negara. Di sisi lain, pandangan Weberian menganggap bahwa negara sebagai sebuah entitas yang memiliki monopoli legitimasi penggunaan kekuatan militernya untuk menjamin keamanan warga negaranya. [2] Ketika sebuah wilayah atau negara diserang, respon pemerintah dalam menghadapi serangan secara serius dinilai sebagai bentuk pencitraan dan dapat digunakan untuk alasan pemilihan umum. Strategi keamanan nasional adalah subyek yang luas mencakup sinergi kekuatan tempur, terkadang dipenuhi intrik, samar dan berubah pola. Dalam pengertian yang sederhana strategi adalah serangkaian rencana aksi yang diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. [3] Secara khusus, isti...
Baca selengkapnya