Angga Kurniawan

Dewasa ini, aktivitas diplomasi menunjukkan peningkatan peran yang sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Karenanya, diplomasi tradisional ( dikenal dengan istilah ‘first track diplomacy’ ) yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tentu saja tidak akan efektif dalam rangka menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara. Oleh karena itu, aktivitas diplomasi publik yang melibatkan peran serta publik akan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi tradisional [1] . Upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik. Di samping itu, keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah sekaligus dapat memberikan masukkan dan cara yang pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah. Diplomasi publik didefinisika

Terorisme dapat muncul ditempat-tempat terjadinya ketidakadilan, ketidaksamaan dan diskriminasi. Perlu diingat bahwa kata kunci yang mengkategorisasikan suatu kelompok atau individu sebagai teroris adalah kekerasan dan ideologi politik, keduanya harus hadir bersamaan.Dalam hal ini ada kelompok yang meyakini jihad sebagai perjuangan fisik melawan rezim atau pemerintahan yang tidak mau mewujudkan Islamisme. Mencermati beberapa tulisan dapat ditarik benang merah bahwa sedikitnya terdapat dua hal yang menjadi pokok bahasan dalam tema tersebut, yaitu permasalahan ideology dan penguatan identity akibat merasa terdeprivasi oleh kebijakan pemerintah. Selain itu, kondisi negara yang lemah, baik secara konstruksi maupun implementasi kebijakan menjadi faktor pendorong menjamurnya aksi-aksi perlawanan dan ketidakpuasan yang mengarah pada tindakan fisik yang mengancam keselamatan orang lain. Sejak saat itu upaya untuk menemukan akar penyebab terorisme dalam berbagai bentuk menjadikan daya

Dewasa ini, aktivitas diplomasi menunjukkan peningkatan peran yang sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Karenanya, diplomasi tradisional ( dikenal dengan istilah ‘first track diplomacy’ ) yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tentu saja tidak akan efektif dalam rangka menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara. Oleh karena itu, aktivitas diplomasi publik yang melibatkan peran serta publik akan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi tradisional [1] . Upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik. Di samping itu, keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah sekaligus dapat memberikan masukkan dan cara yang pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah. Diplomasi publik didefinisika